Fakta Tentang pajak dan izin edar Yang Tidak Dikatakan Siapa Pun

Fakta Tentang pajak dan izin edar Yang Tidak Dikatakan Siapa Pun

Blog Article

Regulasi terbaru UU Cipta Kerja mengubah dan merevisi sejumlah aturan yang terkait dengan izin masuk TKA. Perubahan ini dinilai dapat memberikan stimulus dan mampu mendorong peningkatan investasi asing. 

Baik proyek pemerintah maupun swasta, mewajibkan badan usaha jasa konstruksi memiliki SBU sebagai syarat utama untuk mengikuti tender.

Pertanda lain bahwa sektor konstruksi sedang mengalami peningkatan adalah dengan melihat jumlah konsultan besar yang menggeluti bidang ini.

Anda baru bisa mendapatkan SBU setelah anda memiliki SKA dan juga terdaftar menjadi salah satu anggota asosiasi yang terakreditasi di LPJK.

Wajib pajak memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan secara benar, jelas, dan lengkap sebagai bentuk pelaksanaan sistem self-assesment

SIUP adalah izin operasional yang diperuntukan bagi semua perusahaan atau badan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang perdagangan, seperti menjual barang atau jasa. Surat ini wajib dimiliki oleh para pelaku usaha, dari perorangan, PT, CV, hingga BUMN untuk menjadi bukti bahwa usaha yang dijalankan telah legal dan sah.

SBU mengatur ruang lingkup pekerjaan konstruksi yang dapat dijalankan serta menentukan skala proyek yang bisa ditangani.

pembayaran pajak kepada negara sifatnya wajib baik bagi wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan;

Selain itu, sebagai bagian dari penyempurnaan proses bisnis pembayaran pajak, aktivitas pembuatan kode billing dijadikan satu rangkaian dengan aktivitas pemenuhan kewajiban yang lain, seperti pelaporan pajak.

Sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan di mana sanksi diberikan tergantung seberapa berat pelanggaran yang dilakukan. 

Ini adalah izin terpenting bagi setiap perusahaan yang kegiatan usahanya meliputi jasa pelaksana konstruksi, jasa perencana konstruksi, dan juga jasa pengawas konstruksi. Berikut kami sudah rangkum beberapa hal yang harus diketahui mengenai SIUJK.

Melalui digitalisasi proses pelaporan, pembayaran, dan pengawasan pajak, Coretax DJP berupaya menekan potensi kesalahan manual dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak. Intinya, sistem Coretax DJP diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas layanan perpajakan.

Untuk mengakses layanan perpajakan pada Coretax DJP, wajib pajak dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

Pengeluaran negara dan pembangunan website nasional tersebut dilaksanakan dengan tujuan utama untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat.